PERUBAHAN UUD 1945：Pembaharuan Hukum Pidana - Kompasiana.com

perubahan uud 1945   proses perubahan uud 1945 Oleh karena itu Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan hukum serta konstitusi di Indonesia sudah semestinya menjadi dasar dari setiap struktur dan kultur hukum yang berlaku di Indonesia. Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar

perubahan uud nri tahun 1945 Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi

perubahan uud 1945 Solusinya adalah mengembalikan naskah asli UUD 1945, lalu menyempurnakannya dengan teknik addendum, tanpa mengganti sistem bernegara Indonesia,” ujar Try Sutrisno. Try Sutrisno mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan sistem bernegara pasca-reformasi yang dinilai semakin menjauhkan Indonesia dari nilai-nilai Pancasila