Kolom Pakar: Sekilas Tentang Dinamika Hukum di Indonesia

perubahan amandemen uud 1945 1 4   perubahan uud 1945 Pasca reformasi tahun 1998, perubahan tidak hanya menyentuh Undang-Undang tetapi juga ketetapan majelis permusyawaratan rakyat TAP MPR dan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Amandemen 1945 mengubah hubungan antar lembaga negara dari yang vertical-struktural menjadi horizontal-fungsional sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi di negara

hasil perubahan uud nri tahun 1945 Dasar hukum pemilu di Indonesia menegaskan kedaulatan rakyat dengan mengacu pada Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945. Pasal 22E-22H UUD 1945 secara tegas mengatur tentang pemilu, yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih serta penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan langsung

proses perubahan uud 1945 Pasca reformasi tahun 1998, perubahan tidak hanya menyentuh Undang-Undang tetapi juga ketetapan majelis permusyawaratan rakyat TAP MPR dan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Amandemen 1945 mengubah hubungan antar lembaga negara dari yang vertical-struktural menjadi horizontal-fungsional sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi di negara