PASAL 7 UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN：MK Kembali Tegaskan Sistem “Unbundling” dalam Usaha Penyediaan

pasal 7 uud 1945 setelah amandemen   ringkasan pasal uud 1945 Kemudian, para Pemohon menghendaki agar norma Pasal 7 ayat 1 dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional RUKN disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh

pasal 30 ayat 4 uud 1945 Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu : 1. Pasal 26, ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang

uud 1945 pasal 34 Adapun pada level nasional, Pasal 27, 28, dan 34 UUD 1945 serta UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, memberikan dasar hukum secara konstitutif bagi negara untuk menjamin hak atas pangan bagi seluruh rakyat. Namun, food estate sebagai strategi ketahanan pangan nasional tidak luput dari kritik