PASAL 7 UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN：MK Kembali Tegaskan Sistem “Unbundling” dalam Usaha Penyediaan

pasal 7 uud 1945 setelah amandemen   pasal 30 uud 1945 Kemudian, para Pemohon menghendaki agar norma Pasal 7 ayat 1 dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional RUKN disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh

pasal 18 ayat 1 uud 1945 Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu : 1. Pasal 26, ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang

pasal 2 ayat 2 uud 1945 2. Latar Belakang Pengesahan UUD 1945. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa UUD 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada masa pendudukan. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia yang merdeka