PASAL 33 UUD 1945：Apa Itu Taujihat Arusutamakan Ekonomi Kerakyatan MUI?

pasal 33 uud 1945   pasal 2 aturan peralihan uud 1945 Moeslim.id | Majelis Ulama Indonesia MUI akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional Mukernas 2024 pada 17 hingga 19 Desember 2024 mendatang. Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah penyampaian taujihat terkait ekonomi kerakyatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Masduki. “Mukernas nanti akan dijadikan

uud 1945 pasal 18 Untuk itu, maka dalam petitum permohonan para Pemohon meminta MK menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan sepanjang frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

pasal 27 34 uud 1945 Undang-Undang Dasar UUD 1945 sebagai fondasi konstitusi Indonesia, telah mengalami empat kali amandemen penting pada periode 1999-2002. Salah satu hasil amandemen ini adalah perluasan Pasal 28 menjadi Pasal 28A-28J yang secara khusus mengatur Hak Asasi Manusia HAM. Sebelum amandemen, Pasal 28