pasal 25 a uud 1945 uud 1945 pasal 29 DPR dapat melakukan interpelasi, anggapan, dan mendesak eksekutif untuk menjalankan kebijakan tertentu atau mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah diambil. Ini adalah bagian dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif. • Contoh:
pasal 25a uud 1945 Setelah GBHN tidak berlaku, konsepsi ini diakomodasi dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002. D. Dinamika Tantangan Wawasan Nusantara Dinamika dan tantangan Wawasan Nusantara mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi
bunyi pasal 25 a uud 1945 Tiap warga negara Indonesia memiliki hak yang tercantum pada Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945. Bunyi ayat tersebut yaitu tiap-tiap warga berhak untuk memperoleh .... A. Kebebasan