PASAL 24C UUD 1945：MK Tidak Berwenang Tangani Pelanggaran TSM Tanpa Proses Bawaslu

pasal 24c uud 1945   pasal 7 uud 1945 sebelum amandemen “Tanpa upaya hukum di Bawaslu, MK tidak memiliki kewenangan,” tegas Sangadji, Jumat 6/12/2024. Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pelanggaran TSM adalah ranah Bawaslu, sementara MK hanya mengadili sengketa hasil Pilkada sesuai Pasal 24C UUD 1945

pasal 27 ayat (1) uud 1945 Pasal 27 dan 28 UUD 1945 mempertegas kesetaraan di depan hukum dan hak atas keadilan. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan dasar hukum untuk melindungi hak dasar warga negara serta mengadili kasus pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan paksa

pasal 30 uud 1945 Perlu dipahami bahwa yang menjadi kegagalan fundamental atas institusi Polri yaitu tidak hanya di level implementasi saja, melainkan sejak pada level konstitusi, di mana mandat Pasal 30 UUD 1945 terkait dengan Pertahanan dan Keamanan tidak secara tegas dan jelas diturunkan ke dalam regulasi di bawah peraturan perundang-undangan sebagai tidak