PASAL 23E UUD 1945：Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara? – Berita Nasional

pasal 23e uud 1945   pasal dalam uud nri tahun 1945 Britanasional – Jakarta, Penghitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi. Permasalahan yang kerap muncul lembaga mana yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara

pasal 34 uud nri tahun 1945 Lalu dalam draf revisi UU TNI, Pasal 47 ayat 2 tersebut diperluas dengan menambahkan frasa “jabatan lain sesuai dengan kebutuhan presiden”. “Dengan kalimat ‘tanpa ada batasan atau sesuai keinginan presiden’, tentu ini akan mengembalikan dwifungsi ABRI secara perlahan,” kata Ikhsan, Selasa, 26 November 2024

pasal 23 a uud 1945 Republik Indonesia pun menganut hal tersebut. Oleh para founding fathers, filosofi tersebut telah diabadikan di dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, yang belakangan diamandemen menjadi Pasal 23A, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Mengapa harus undang-undang?